BeritaBengkulu.id - Plt Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, mengajak untuk mensukseskan program sertifikasi lahan yang menjadi prioritas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri peringatan hari agraria nasional ke 57 di Provinsi Bengkulu yang digelar dihalaman kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional.
Dikatakan Rohidin Mersyah, menurut surat edaran dari kementerian ATR/BPN sertifikasi lahan dikenakan biaya 200 ribu untuk biaya pengukuran dan pematokan. Sebagai langkah mensukseskan program tersebut, dirinya menghimbau pemerintah kabupaten-kota dapat menganggarkan dana sertifikasi lahan melalui APBD guna menghindari pungli dan permasalahan di masyarakat.
“Kita harus mensukseskan program sertifikasi lahan, Bengkulu ditargetkan 85 ribu. Saya telah menindak lanjuti surat edaran kementerian ATR/BPN bahwa dikenakan biaya untuk pengukuran dan pematokan lahan, agar ini disosialisakan dengan baik kepada masyarakat,” himbaunya.
Selain itu, Plt gubernur juga meminta dukungan penuh dari Bupati Rejang Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah dan Walikota Bengkulu terkait pembebasan lahan dalam pembangunan dua proyek strategis nasional pembangunan Tol dan Rel Kereta Api.
“Program stategis nasional itu akan terhambat kalau pembebasan lahan tidak jalan. saya minta betul dukungan Bupati Rejang Lebong, Kepahiang, Benteng dan Walikota Bengkulu agar proses pembebasan lahan bisa cepat karena biayanya sudah tersedia oleh pihak ketiga sehingga proyek strategis itu bisa berjalan,” kata Rohidin.
Lulusan terbaik Universitas Gajah Mada ini juga menyambut baik reforma agraria. Melalui Dinas Perkebunan akan dilakukan pendataan hak guna usaha yang terbengkalai dan tidak berlaku lagi untuk dicabut dan diikutkan dalam program reforma agraria.
Reforma Agraria merupakan komitmen Pemerintah melalui program legalisasi dan redistribusi tanah seluas sembilan juta hektar yang terdiri dari 600 ribu hektar tanah transmigrasi, 3,9 juta hektar tanah legalisasi aset, 400 ribu hektar tanah bekas HGU/tanah terlantar/tanah Negara dan 4,1 juta hektar tanah pelepasan kawasan hutan. Program tersebut diharapkan dapat diselesaikan pada tahun 2019.
Dijelaskan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu Danu Ismadi, dari target 85 ribu saat ini pihaknya telah menyelesaikan 21.420 atau 25% dari target serifikasi tanah.
Dari 30 kantor wilayah di indonesia, dikatakan Danu Ismadi, Kanwil BPN Provinsi Bengkulu berada diperingkat tujuh dalam penyelesaian program sertifikasi lahan. (MC)
Sementara hingga akhir tahun 2016, baru sekitar 45% jumlah bidang tanah yang sudah terdaftar di seluruh indonesia.
