BeritaBengkulu.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri)Tjahjo Kumolo berharap partai politik (Parpol) koalisi pemerintah tetap konsisten memberikan dukungannya meski Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewancanakan adanya perombakan jajaran menteri kabinet kerja.
Dia mengatakan, keputusan parpol untuk sejalan dengan pemerintah harus tetap terjaga. Komitmen itu tak lepas meski ada kader atau anggota parpol yang melepas jabatan menteri. Sikap tersebut juga sebaiknya disampaikan secara ‘fair’ demi mendukung program kerja pemerintah.
"Kalau sudah niat bersama-sama, ya bersama-sama dong, jangan ingin bersama-sama yang disampaikan terbuka namun di belakang tidak. Itu saja, kalau sudah punya niat bersama, mari bangun bangsa ini bersama-sama," kata Tjahjo belum lama ini.
Untuk membangun Indonesia ini, kata dia tidak bisa dilakukan dengan hanya mementingkan satu golongan tertentu. Parpol yang memiliki prinsip ingin mendukung pemerintah harus siap melepaskan ‘seragam’ yang dikenakannya untuk mencapai satu kebhinekaan.
"Bangun bangsa ini bukan milik satu golongan saja, lepas kita baju parpol, lepas baju golongan, satu kita WNI untuk bangun bangsa ini. Tidak mungkin bangsa besar untuk satu golongan saja," tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mewacanakan untuk melakukan perombakan kabinet kepada menteri yang dianggap tidak dapat memenuhi target. Sebelumnya, pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta ini membuat sejumlah parpol pemerintah tak sepenuhnya sejalan.
Adapun parpol pendukung pemerintah saat ini berjumlah 7 partai. Adapun mereka yang memutuskan sejalan dengan Jokowi – Jk adalah PDI Perjuangan, Golkar, PKB, NasDem, Hanura, PAN dan PPP.
Mendagri Tjahjo sendiri mengatakan dirinya siap apabila namanya masuk dalam daftar menteri yang dicopot jabatannya. Sebab, ‘reshuffle’ merupakan kewenangan penuh Presiden Jokowi. Hal ini pun dilakukan lantaran menteri tersebut dinilai tak dapat memenuhi targetnya.
"Reshuffle urusan Presiden. Saya sebagai pembantu Presiden harus taat atas apa yang menjadi, apa yang diputuskan Presiden," kata Tjahjo.
(KM)
Politik

Mendagri Minta Parpol Pendukung Pemerintah Konsisten


BeritaBengkulu.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri)Tjahjo Kumolo berharap partai politik (Parpol) koalisi pemerintah tetap konsisten memberikan dukungannya meski Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewancanakan adanya perombakan jajaran menteri kabinet kerja.
Dia mengatakan, keputusan parpol untuk sejalan dengan pemerintah harus tetap terjaga. Komitmen itu tak lepas meski ada kader atau anggota parpol yang melepas jabatan menteri. Sikap tersebut juga sebaiknya disampaikan secara ‘fair’ demi mendukung program kerja pemerintah.
"Kalau sudah niat bersama-sama, ya bersama-sama dong, jangan ingin bersama-sama yang disampaikan terbuka namun di belakang tidak. Itu saja, kalau sudah punya niat bersama, mari bangun bangsa ini bersama-sama," kata Tjahjo belum lama ini.
Untuk membangun Indonesia ini, kata dia tidak bisa dilakukan dengan hanya mementingkan satu golongan tertentu. Parpol yang memiliki prinsip ingin mendukung pemerintah harus siap melepaskan ‘seragam’ yang dikenakannya untuk mencapai satu kebhinekaan.
"Bangun bangsa ini bukan milik satu golongan saja, lepas kita baju parpol, lepas baju golongan, satu kita WNI untuk bangun bangsa ini. Tidak mungkin bangsa besar untuk satu golongan saja," tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mewacanakan untuk melakukan perombakan kabinet kepada menteri yang dianggap tidak dapat memenuhi target. Sebelumnya, pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta ini membuat sejumlah parpol pemerintah tak sepenuhnya sejalan.
Adapun parpol pendukung pemerintah saat ini berjumlah 7 partai. Adapun mereka yang memutuskan sejalan dengan Jokowi – Jk adalah PDI Perjuangan, Golkar, PKB, NasDem, Hanura, PAN dan PPP.
Mendagri Tjahjo sendiri mengatakan dirinya siap apabila namanya masuk dalam daftar menteri yang dicopot jabatannya. Sebab, ‘reshuffle’ merupakan kewenangan penuh Presiden Jokowi. Hal ini pun dilakukan lantaran menteri tersebut dinilai tak dapat memenuhi targetnya.
"Reshuffle urusan Presiden. Saya sebagai pembantu Presiden harus taat atas apa yang menjadi, apa yang diputuskan Presiden," kata Tjahjo.
(KM)