BENGKULU – Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seluruh provinsi Bengkulu, membawa bara amarah simbol protes terhadap kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Provinsi Bengkulu. Terutama Bio Solar.
Koordinator BEM Seluruh Indonesia wilayah Bengkulu, Kevin Malindo mengkritik sikap pemerintah yang selalu mengambil titik aman dengan merilis pasokan aman di tengah situasi kelangkaan BBM.
“Bengkulu sedang tidak baik-baik saja.
Antrean panjang kendaraan di berbagai SPBU menjadi potret getir kehidupan rakyat yang dibiarkan berjuang sendiri. Nelayan tidak bisa melaut, petani menunda pekerjaan, ojek rakyat kehilangan pendapatan, dan masyarakat kecil terpaksa mengantre berjam-jam hanya untuk mendapatkan beberapa liter BBM.
Namun di atas penderitaan itu, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan justru dengan enteng menyatakan bahwa BBM di Bengkulu aman,” tegas Kevin kepada wartawan Sabtu malam (8/11).
Menurutnya, pernyataan pasokan BBM bersubsidi aman di Kota Bengkulu berbanding terbalik dengan kondisi di lapangan. Sebab, antrean mengular menjadi pemandangan harian.
“Maka jelas bahwa pemerintah provinsi Bengkulu gagal memastikan distribusi dan pengawasan energi di daerah ini,” tegasnya.
Selain itu, ia berpendapat, bahwa ini bukan sekadar kelangkaan, tapi bentuk nyata dari ketidakmampuan pemerintah daerah membaca situasi dan menjalankan tanggung jawab moralnya kepada rakyat.
“Krisis BBM ini adalah simbol dari kepemimpinan yang kehilangan arah kepemimpinan yang lebih sibuk berbicara daripada bekerja,” tegasnya.
Lebih jauh, ia juga menuntut Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan untuk segera turun langsung ke lapangan, bukan hanya membuat pernyataan melalui mitra humas Pemprov Bengkulu.
“Hadir dan dengarkan sendiri jeritan rakyat Bengkulu di SPBU! Pemerintah Provinsi Bengkulu membuka secara transparan data stok dan alur distribusi BBM, agar publik tahu siapa yang bermain di balik kelangkaan ini.
Tindak tegas pelaku penimbunan dan oknum yang mempermainkan distribusi BBM, tanpa pandang bulu, siapapun di baliknya,” sindir Kevin.
Selain itu, ia juga menuntut, pemerintah daerah segera bentuk tim independen pengawasan distribusi energi daerah, melibatkan mahasiswa dan masyarakat sipil sebagai pengawas publik.
“Jika dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret, maka saya pastikan, mahasiswa Bengkulu tidak akan diam.
Kami akan bergerak bukan untuk kepentingan politik, tetapi untuk memastikan pemerintah benar-benar bekerja untuk rakyatnya sendiri,” ingat Kelvin. [***]
